Selama tahun 2011-2015 Pemkab Kulonprogo telah berhasil melaksanakan bedah rumah non APBD/APBN sebanyak 696 unit, dengan bantuan stimulan sebesar Rp 6,96 miliar. Kegiatan tersebut mampu menyerap dana syawada masyarakat sebesar Rp 13.96 miliar.
Demikian dikatakan Bupati dr Hasto Wardoyo saat membacakan executive summery Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) 2011-2016 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (18/3) di gedung Dewan. Rapur dipimpin Ketua DPRD Akhid Nuryati, dihadiri Wabup Drs H Sutedjo dan segenap Kepala SKPD di lingkungan Pemkab.
Sedangkan bantuan dari APBN, tambah Hasto, selama lima tahun telah dibangun 2.082 unit rumah dengan dana sebesar Rp 24,365 miliar. Sementara dari APBD selama tahun 2013-2015 telah dialokasikan dana Rp 6,725 milar, dan telah dilakukan bedah rumah sebanyak 655 unit.
Lebih jauh Hasto menyatakan, dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, Pemkab telah mengembangkan program pemberdayaan dengan model pola asuh. Yaitu masyarakat mampu mendampingi warga miskin dalam wadah Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB). Saat ini, kata dia, telah tebentuk 136 KAKB Warung dan 205 KAKB Ekonomi Produktif di 231 Posdaya.
“Inovasi ini pada tahun 2016 masuk sebagai Top 99 inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi RI,” terang Hasto.
Di bagian lain, bupati menyampaikan program optimalisasi beras lokal. Menurut dia, setiap tahun Kulunprogo megalami surplus beras sekitar 34 ribu ton. Kondisi itu dimanfaatkan untuk memfasilitasi kerja sama antar Gapoktan dengan Bulog Divre Yogyakarta guna mencukupi program beras miskin menggunakan beras lokal Kulonprogo yang kemudian dikenal dengan beras daerah (Rasda), ungkapnya.
Terobosoan ini, lanjut Hasto, selain memperbaiki kulaitas beras yang diterima masyarakat miskin, juga meningkatkan pendapatan petani. Tahun 205 Gapoktan sudah mampu menyediakan beras sebanyak 4.176 ton.
“Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pemasaran beras petani, kami mendorong PNS di lingkungan Pemkab untuk membeli beras produk petani Kulonprogo,” umbuh bupati.