DPRD MENERIMA AUDIENSI DARI FORKOM APJK

PENGASIH - Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati, SE didampingi oleh Wakil Ketua II, Lajio Yok Mulyono, Ketua Komisi II, Yuliyantoro, SE, Ketua Komisi III, Nur Eny Rahayu, SE dan Anggota Komisi II dan III DPRD Kabupaten Kulon Progo menerima audiensi dari FORKOM APJK (Forum Komunikasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi) Kabupaten Kulon Progo pada Rabu, (14/04/22) di Ruang Krisna DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Dalam audiensi tersebut FORKOM APJK (Forum Komunikasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi) menyampaikan keluhan terkait HPS (harga perkiraan sendiri) yang dipatok DPUPKP Kulon Progo lebih rendah dari harga pasar, Kearifan lokal dalam hal ini pembelian Asplat Mixing Plant (Hot Mix) terkendala oleh kebijakan PT. SAK (Selo Adi Karto) yang tidak konsisten dalam menentukan harga produk dan durasi pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan terlalu panjang dimulai pada bulan Maret dan baru akan dilaksanakan kontrak pada bulan Juli 2022.

Dalam kesenpatan ini, Kepala Dinas PUPKP menyampaikan bahwa penyusunan HPS tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah melakukan survei harga tidak hanya di Kulon Progo namun juga di Klaten serta telah memperhitungkan inflasi.

Ketua DPRD, Akhid Nuryati, SE menyampaikan bahwa BUMD dibentuk untuk melaksanakan 2 fungsi, yaitu fungsi peningkatan PAD dan fungsi sosial atau pelayanan masyarakat, sehingga seharusnya harga PT SAK lebih rendah dari AMP lain di luar Kulon Progo. Hal senada juga disampaikan oleh ketua komisi II, Yuliantoro, SE dan Ketua Komisi III, Nur Eny Rahayu yang merasa prihatin dengan permasalahan tersebut. Menurutnya anggaran infrastruktur tahun 2022 paling kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya, seharusnya bisa dilaksanakan secara cepat sehingga mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi masyarakat, malah ada kendala tersebut. Anggaran infrastruktur tahun 2022 sudah kecil masih direfokusing sebesar 20 Milyard untuk kepentingan penanganan pandemi Covid 19. Dalam melakukan refokusing waktu itu kami sampaikan kepada Kepala Dinas PUPKP agar jangan sampai menghapus paket kegiatan karena merupakan aspirasi masyarakat yang sudah sangat ditunggu-tunggu.