BADAN ANGGARAN GELAR RAPAT KERJA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2021

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin, (11/04/2022) menggelar Rapat Kerja bersama Sekda, Asda III, BKAD, BAPPEDA dan Bagian Hukum Setda di Ruang Rapat Sadewa DPRD Kabupaten Kulon Progo. Rapat Kerja dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Akhid Nuryati, SE dan dihadiri para anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kulon Progo. Rapat kerja lanjutan kali ini membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pada kesempatan ini Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati, SE menjelaskan bahwa pihaknya mempertanyakan dan membahas secara detail perihal rencana, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD 2021 kepada eksekutif. Termasuk di antaranya realisasi anggaran yang tidak tercapai disebabkan faktor apa saja. Seperti halnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sekarang berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pada Agustus 2021 keluar PP Nomor 16 Tahun 2021 yang isinya melarang pemungutan IMB sehingga dihentikan. Namun kemudian, dibuat Perbup peristilahan yang menyebutkan bahwa IMB dan PBG sama tapi tetap tidak berani memungut sampai keluar SE pada akhir Desember sehingga los potensinya sampai Rp 1 miliar lebuh.

Kemudian hal wajib dan mendasar yang menjadi perdebatan adalah mengenai BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Anggaran yang tersedia mencapai Rp 25 miliar lalu terealisasi Rp 23 miliar untuk 56.000 warga miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Legislatif kemudian mendorong agar Perbup Nomor 110 terkait hal itu diubah sehingga anggaran BPJS PBI bisa terserap untuk semua warga miskin yang tidak masuk DTKS. Kami sekaku wakil rakyat selalu mendorong dinas untuk bisa menyerahkan kartu BPJS PBI kepada sasaran penerimanya. Sebab selama ini mereka tidak tahu apakah punya BPJS atau tidak, padahal jelas-jelas punya karena sudah didanai pemerintah.