APBD Kulonprogo Naik 104,43 Juta Rupiah

                Dalam APBD Perubahan tahun 2013 Belanja Daerah Kabupaten Kulonprogo meningkat sebesar Rp 104,43 juta. Pada APBD Murni belanja sebesar Rp 935,37 juta dan pada APBD Perubahan Rp. 1.040,80 juta. Sedangkan untuk Pendapatan Daerah APBD Murni Rp 918,78 juta, pada APBD Perubahan menjadi Rp 977,18 juta atau naik 58,4 juta. Sementara untuk Penerimaan Pembiayaan dari Rp 18,34 naik menjadi Rp 69,36 juta.

                Hal itu terungkap dalam rapar paripurna DPRD tentang persetujuan penetapan Perubahan APBD Tahun 2013, Jumat (30/8) malam di gedung dewan setempat. Rapur dipimpin ketua DPRD Ponimin Budi Hartono diikuti segenap anggota dan dihadiri Wabup Drs H Sutedjo, Sekda Ir RM Astungkoro M Hum serta Kepala SKPD di lingkungan Pemkab. Dalam rapur tersebut, Badan Anggaran (Banggar) dan 6 fraksi yang ada menyatakan setuju atas penetapan Perubahan APBD.

                Dalam pendapat akhirnya melalui juru bicara Muh Ajrudin Akbar S Sos I, Banggar berharap agar dalam Perubahan APBD ini ada perbaikan pengelolaan di setiap SKPD sebagai pengguna anggaran.  Sebuah kegiatan yang sederhana, serta program yang tidak banyak anggaran ikutannya harus dikedepankan efisiensi dan efektifitas dalam anggaran yang terjabar.

                “Pos-pos pendapatan dan pengalokasian anggaran yang sudah terencana diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Sehingga penyerapan anggaran bisa dipercepat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam perputaran anggaran di masyarakat,” tandas Ajrudin.

                Di bagian lain Ajrudin menyatakan, terhadap dana transfer daerah untuk tunjangan sertifikasi guru dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun, lanjut politisi PKS ini, banyak guru yang tidak mendapatkan hak sertifikasi. Oleh karenanya, Pemkab diminta untuk meninjau ulang dokumen guru sertifikasi.

                “Disamping itu, kebijakan pengembalian guru alih fungsi saat ini penempatannya belum semuanya terselesaikan. Mohon segera diselesaikan,” tukas Ajrudin.

                Dalam pendapat akhirnya Fraksi PKS, yang juga dibacakan oleh Ajrudin, berharap, dengan dianggarkannya TPP bagi PNS sebesar Rp 1,18 miliar dapat mendorong kedisiplinan dan kinerja pegawai serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

                FPKS juga berharap agar penganggaran TPP disiapkan payung hukumnya. Karena dengan disepakatinya pos ini di Perubahan APBD menjadi kewajiban Pemkab untuk memberikan kepastian kemampuan penganggaran di tahun-tahun berikutnya, ujar Ajrudin.

                Hal senada disampaikan FPKB, yang berharap agar TPP dapat mendorong peningkatan kinerja PNS dalam melayani masyarakat Kulonprogo.