TINGKATKAN KINERJA KOMISI III LAKUKAN SIDAK

Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman meningkatkan pengawasan proyek jalan Kepek-Margosari karena lambatnya penyelesaian pekerjaan. Kontrak pekerjaan sudah berjalan sekitar 4 bulan sementara progress pekerjaan baru mencapai sekitar 20%.

Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Mujiharso di Kulon Progo, Kamis, mengatakan berdasarkan hasil pengawasan Komisi III di lapangan, ditemukan adanya pasangan talud tanpa pondasi.
Selain itu, hasil temuan di lapangan, tanah uruk yang dipakai untuk bahu jalan sangat lembut.
Setelah dilakukan klarifikasi dengan pihak konsultan pengawas pekerjaan dan pelaksana pekerjaan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Lambatnya progress pekerjaan dikarenakan penyedia jasa harus menyelesaikan pekerjaan minor item yang memakan waktu cukup lama, setelah itu baru bisa dilaksanakan pekerjaan mayor item yang penyelesaiannya jauh lebih singkat, sehingga dipastikan bahwa pekerjaan tersebut akan selesai tepat waktu.

2. Ada 2 macam pasangan talud yang pertama pasangan talud baru sudah dilaksanakan sesuai dengan tabel dimensi perencanaan.
Yang kedua ada peninggian Talud yang dilaksanakan pada Sta.1+411 s/d 1+431: Sta.1+453 s/d 1+463: Sta.1+760 s/d 1+802: Sta.1+810 s/d 1+835: Sta.1+840 s/d 1+887: Sta.1+992 s/d 2+105 (ini sisi kiri) Sta.1+970 s/d 2+016 (sisi kanan). Pada pasangan peninggian talud ini sesuai perencanaan memang hanya melanjutkan talud lama, sehingga tidak membutuhkan pondasi baru.

3. Terhadap TANAH URUG, telah dilakukan uji laboratorium dari UGM dan baru keluar hasilnya Selasa (25 Mei 2021).

Anggota Komisi III Sasmita Hadi mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur di Kulon Progo ini banyak terkena refocusing untuk penanganan COVID-19. Beliau meminta agar proyek yang dikerjakan sesuai perencanaan. DPUPKP diharapkan secara serius mengawasi proyek yang berjalan melalui efektifitas kinerja konsultan pengawas.

"Anggaran pembangunan infrastruktur ini berebut untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kulon Progo yang mayoritas jalannya rusak parah," katanya.

Hal yang sama diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Jeni Widiyatmoko mengatakan Jalan Kepek-Margosari ini menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang jumlahnya lebih dari Rp 6 miliar. Angggaran Rp 6 miliar untuk pembangunan infrastuktur pada masa pandemi seperti saat ini sangat besar. Sehingga diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang besar bagi masyarakat Kulon Progo.
Selain itu, Jalan Kepek-Margosari ini diproyeksikan sebagai jalan utama dalam pengembangan Kota Wates. Tentu, dibutuhkan infrastruktur jalan yang bagus supaya tidak cepat rusak.
"Kami berharap pihak ketiga juga secara serius ikut turut membangun Kulon Progo," katanya.
"Kami minta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman harus banyak turun kelapangan mengawasi proyek supaya sesuai dengan perencanaan," kata Mujiharso.
Ketua komisi III menyampaikan apabila hasil uji laboratorium tanah urug tidak sesuai spesifikasi kami minta direjeck, diganti dengan material yang memenuhi spesifikasi.
Untuk pasir diharapkan menggunakan yang sesuai dengan Job Mix Desain yang dikirim ke Lab. PU Kulon Progo dan dengan campuran sesuai yang direkomendasikan dengan kuat tekan K.50 sesuai spesifikasi Binamarga.