PERSATUAN STAF PERANGKAT DESA AUDIENSI KE GEDUNG DPRD

Persatuan staf perangkat desa (red: kalurahan) di wilayah Kabupaten Kulon Progo melakukan audiensi pada Rabu, 26/08/2020 di Ruang Khresna DPRD Kabupaten Kulon Progo. Audiensi ini diterima langsung oleh Ketua DRD Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati, SE. Pada kesempatan ini, perwakilan dari staf desa menyampaikan keresahan mereka terkait status hukum jabatan staf  desa seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan juga tidak memasukkan staf dalam kategori Pamong Kalurahan.

Perwakilan Staf Pemerintah Kalurahan memaparkan maksud dan tujuan audiensi yaitu terkait keberadaan Staf yang tidak termasuk kategori Pamong Kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, padahal pada saat diangkat mereka mengikuti proses rekrutmen sebagai Perangkat Desa. Lebih lanjut menurut staf desa, besaran gaji Staf tidak sesuai standar sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yaitu minimum setara 100% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a. Selain itu, akibat dari tidak masuknya Staf dalam kategori Pamong Kalurahan adalah mereka tidak ikut dilantik kembali dalam rangka penataan kelembagaan kalurahan dalam rangka keistimewaan DIY,seperti yang dilakukan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas kedatangan persatuan staf yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan audiensi di gedung DPRD. “Penyampaian aspirasi melalui audiensi adalah wujud nyata demokrasi dengan jalur yang benar” ucap Akhid.

Ketua Fraksi PDIP, Istana, SH, MIP turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan agar masukan dari para staf desa dibuat dalam bentuk tulisan dan diberikan kronologi mengapa akhirnya melaksanakan audiensi. Hal ini bertujuan agar bukti tertulis tersebut bisa jadi penguat kedatangan dan dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai dasar jika nantinya ada hal-hal yang berkaitan dengan status hukum dan runutannya. Istana juga berharap meskipun belum ada kejelasan terkait status hukum, para staf desa harus tetap menjalankan tugas dengan baik.

Selain dari unsur DPRD, hadir juga Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Organisasi Setda Kulon Progo serta Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo. Kepala Bagian Hukum, Muhadi, SH, M.Hum menyampaikan agar staf desa tidak perlu khawatir dengan status hukum staf desa meskipun belum ada peraturan di daerah yang spesifik mengatur keberadaan mereka. “Staf desa tetap menjalankan tugas sampai umur 60 tahun dan untuk jabatan staf yang kosong tidak bisa diisi terlebih dahulu” tambah Muhadi. Atas dasar konsultasi Bagian Hukum dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah DIY bahwa staf memang tidak masuk dalam kategori Perangkat Desa/Pamong Kalurahan, oleh sebab itu dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan juga tidak memasukkan staf dalam kategori Pamong Kalurahan.

Lebih lanjut Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB, Sudarmanto, SIP, M.SI menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga tidak bermaksud melakukan pemutusan hubungan kerja kepada staf meskipun belum ada regulasi baru terkait kedudukan staf. "Hal-hal yang berkaitan mengenai Staf akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan yang telah masuk dalam Propemperda tahun 2020 ini". imbuh Darmanto .  (YA2020)