Banggar DPRD Kulon Progo minta APBD Perubahan diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2020 untuk pembangunan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat miskin.

Ketua Banggar DPRD Kulonn Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo, Selasa, mengatakan pemkab perlu melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19.

"Badan Anggaran DPRD Kulon Progo meminta peningkatan prioritas pembangunan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat miskin. Kebijakan tersebut harus jelas dan ada indikator keberhasilan program," kata Akhid.

Ia mengatakan peningkatan prioritas pembangunan diantaranya, peningkatan penganggaran untuk perbaikan infrastruktur meliputi peningkatan pembangunan jalan lokal primer II, prioritas pembangunan menuju objek wisata dan pengembangan pusat perekonomian masyarakat, peningkatan pelayanan irigasi untuk menunjang produksi pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan pembangunan drainase untuk meminimalisir banjir dan kerusakan jalan.

Banggar juga meminta pemkab melalui OPD terkait melakuka pengurangan timbulan sampah sehingga perlu memberikan sosialisasi kepada rumah tangga untuk mengelola sampah rumah tangga, mendorong pengolahan air bersih menggunakan standart ppm dengan standar SNI, agar kualitasnya terjamin.

Selain itu, banggar mendorong agar ruas jalan yang terlalu panjang di pecah (dibagi beberapa ruas), dan diupayakan pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan secara tuntas (ruas tuntas)

"Untuk mempertahankan capaian kondisi jalan dalam kondisi baik, baik jalan kabupaten maupun jalan desa perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan kabupaten maupun pemeliharaan rutin jalan desa, serta perencanaan tata ruang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kulon Progo Widiyanto meromendasikan dan meminta peningkatan prioritas pembangunan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat miskin, yang meliputi peningkatan penganggaran untuk perbaikan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas pendidikan, mendorong peningkatan pendidikan non formal di desa-desa dengan pengalokasian APBDesa.

Selanjutnya, APBD Perubahan 2020 diprioritaskan untuk peningkatan BOS daerah untuk sekolah swasta untuk peningkatan pembelajaran di daerah, peningkatan Honor GTT/PTT agar setara dengan UMR, peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kemudian, untuk peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi dan pajak daerah terutama sektor pariwisata dan mineral batuan bukan logam (MBLB), peningkatan pelayanan kependudukan dengan penerapan sistem pencatatan akte kematian secara daring.

Fraksi Golkar juga meminta adanya peningkatan bantuan sosial dan hibah bagi masyarakat melalui perluasan dan kemudahan program Bedah Rumah/RTLH, agar ada kebijakan untuk penerima yang tidak punya tanah sendiri.

"Kami juga meminta adanya peningkatan pemberian Bansos, RTLH, jambanisasi, beasiswa miskin, bantuan jaminan hidup untuk ODGJ, serta pemberdayaan ekonomi keluarga miskin," katanya.