Komisi III minta pemkab segera bertindak atasi underpass Kulur

Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral terkait kejelasan penyelesaian jalan bawah tanah Kulur.

Seperti diketahui, pada Sabtu (22/2) ada dua pelajar yang tewas di jalan bawah tanah Kulur, yakni Tegar Qurahman (16) warga Pedukuhan Menggungan, Desa Tawangsari, Kecamatan Temon, dan Rian Haryanto (15), warga Pedukuhan Kopoh, Desa Sogan, Kecamatan Wates.

Selain itu, jalan bawah tanah Kulur sering dijadikan tempat berenang anak-anak di sekitar. Hal ini sangat berbahaya bagi keselatan masyarakat, mengingat kedalaman air di jalan bawah tanah Kulur sedalam tiga meter.

Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Nur Eny Rahayu di Kulon Progo, Minggu, mengatakan tindakan jangka pendek masalah jalan bawah tanah Kulur perlu adanya tidak lanjut pengamanan supaya tidak memakan korban.

"Kalau Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY tidak ada tindaklanjut, kami menyarankan DPUPKP Kulon Progo bisa menggunakan anggaran biaya tidak terduga (BTT)," kata Nur Eny Rahayu.

Ia juga meminta DPUPESDM DIY mengevaluasi kembali pipa yang ada di penampungan air yang digunakan untuk mengalirkan air terlalu kecil. Seharusnya menggunakan pipa berdiameter 12 inci.

Selain itu, saluran yang digunakan untuk menampung air setelah disedot dari jalan bawah tanah seharusnya lebih tinggi. Saat ini, saluran lebih rendah di sekitar rumah pompa, sehingga air yang dipompa kembali lagi.

"Kami minta kapasitas listrik dan pompa air diperbesar, paling tidak 13.000 Watt," kata Eny.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Yuli Yantoro mengusulkan jalan bawah tanah Kulur ditutup dulu dengan bambu supaya tidak digunakan masyarakat untuk mancing atau berenang. Selama masih ada air, sangat membahayakan masyarakat.

"Untuk mengeringkan air di jalan bawah tanah Kulur membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kami akan segera berkoordinasi dengan DPUPKP Kulon Progo untuk membahas persoalan ini," katanya.