Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong pemerintah setempat membangun infrastruktur pariwisata dan meningkatkan kualitas produk usaha kecil menengah dalam penghadapi persaingan pascaberoperasinya Bandara Internasional Yogyakarta.

Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Priyo Santoso di Kulon Progo, Jumat, mengatakan sejak awal dirinya pesimistis Angkasa Pura I akan ikut berperan dalam mensejahterakan masyarakat Kulon Progo dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta, kenyataannya produk UKM sulit masuk ke bandara.

Untuk menyambut beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta, pemkab harus mengambil kebijakan berani membangun infrastruktur pariwisata dan revetalisasi produk UKM supaya dapat bersaing dan masuk ke bandara.

"Sehingga keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta dapat dirasakan dampaknya," kata Priyo dalam diskusi Proyeksi Kulon Progo (Pacapembangunan Bandara) yang diselenggarakan Fraksi PAN DPRD Kulon Progo.

Ia mengatakan pendapatan retribusi objek wisata di Kulon Progo berkisar Rp1,7 miliar per tahun. Pendapatan tersebut dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, seperti jalan, fasilitas umum lainnya.

"Bandara Internasional Yogyakarta sebagai lokomotif harus berdampak positif bagi Kulon Progo, khususnya mendongkrak objek wisata sebagai tujuan utama wisatawan untuk berlibur," katanya.

Priyo mengatakan Komisi II juga mendorong Pemkab Kulon Progo membangun UKM Center untuk memadai produk masyarakat. Jumlah UKM di wilayah Kulon Progo lebih dari 35 ribu UKM yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat.

"Jumlah UKM banyak tersebut masih terkendala dalam pengemasan hingga pemasaran. Untuk itu, kami dari Komisi II DPRD Kulon Progo membuat program percepatan pengembangan UKM dalam bentuk "UKM Center," kata Priyo Santoso.

Ia mengatakan UKM Center terdiri dari consultan bagi UKM untuk mengembangkan usahannya, outlet produk produk UKM, dan pasar digital untik produk UKM di Kulon Progo.

Saat ini pasar tradisional dalam arti penjualan secara tatap muka sudah mulai ditinggalkan oleh kaum milenial yang akrab dengan gawai. Saat ini, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perdagangan harus mulai melakukan modernisasi pasar dengan cara daring.

Sejauh ini, alaman yang dirintis oleh Pemkab Kulon Progo melalui belabelikulonprogo.com belum mampu mendongkrak penjualan produk UKM dan IKM, sehingga perlu adanya UKM Center.

"Jumlah produk unggulan di Kulon Progo lebih dari 300 produk, dan masih belum mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, UKM Center sangat mendesak didirikan guna memecahkan persoalan UKM," katanya.

Priyo mengatakan Komisi II akan mengawal program pengembangan UKM ke depan sehingga secara riil pengembangan UKM ini akan secara langsung maupun tidak langsung akan bisa meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan.

"Ke depan, UKM harus menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat Kulon Progo," katanya.

Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan beberapa tahun terakhir, objek wisata yang dikembangkan oleh masyarakat berkembang pesat, khususnya di kawasan Bukit Menoreh. Ia mengakui perkembangan objek wisata belum diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

"Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Kulon Progo, sehingga kami membangun infrastruktur berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran," katanya.

Sutedjo menyadari pariwisata menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo dengan adanya bandara, begitu juga dengan UKM. Pemkab sudah berusaha meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan kualitas produk UKM supaya dapat bersaing.

"Keberhasilan sektor pariwisata dan UKM tidak terlepas dari peran semua pihak untuk selalu meningkatkan daya saing dengan berinovasi," katanya.