Komisi IV DPRD Kulon Progo minta Dispar komunikasi dengan pedagang Glagah
- oleh adminsetwan
- 06 Januari 2020 09:41:20
- 1763 views
Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta Dinas Pariwisata menjalin komunikasi dengan pedagang dan pelaku wisata Pantai Glagah terkait rencana relokasi ke tempat yang sudah dibangun.
Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo Istana mengatakan tempat relokasi berjualan bagi pedagang Pantai Glagah senilai Rp670 juta yang tidak representatif dan tidak layak ditempati.
Ia mengatakan hari ini, Komisi IV melakukan peninjauan lokasi relokasi pedagang Pantai Glagah yang akan segera direlokasi karena akan dilakukan pengembangan dan petanaan Pantai Glagah baru.
"Komisi IV intensif menjalin komunukasi dengan mereka. Hasil peninjauan lapangan, tempat relokasi kurang representatif sebagai tempat usaha," kata Istana di sela-sela pemantuan di lokasi relokasi pedagang Pantai Glagah.
Menurut dia, lokasi bangunan relokasi pedagang Pantai Glagah tidak memperhitungkan kondisi alam dan kondisi lingkungan, sehingga menjadi tidak menarik dan bagi pedagang sangat memberatkan, sehingga harus dicarikan solusinya.
Saat berdiskusi dengan pedagang, bahwa mereka tidak pernah diajak bicara oleh Dinas Pariwisata tentang bagaimana konsep penataan atau bagaimana memanfaatkan ruang agar lebih efektif dan mendukung wisatawan lebih nyaman.
"Ini sama sekali kurang komunikasi antara pedagang dan pelaku wisata, dengan Dinas Pariwisata," katanya.
Istana mengatakan sebuah kebijakan harus ada komunikasi yang menyeluruh, yang terpadu dengan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya. Pedagang menjadi bagian penting untuk diajak bicara, kalau pedagang ditinggalkan dan tiba-tiba diberikan tawaran seperti ini tanpa komunikasi yang intensif, maka akan menimbulkan permasalah baru.
"Kami ke Glagah ini dalam rangka mengoptimalkan objek wisata Pantai Glagah yang terkenal sejak dulu menjadi sebuah kawasan yang memberi warga Kulon Progo. Untuk itu perlu adanya pembenahan-pembenahan secara menyeluruh," katanya.
Ia mengatakan rencana pembenahan-pembenahan perlu adanya komunikasi antara orang-orang yang terlibat didalamnya, termasuk pedagang. Merekalah yang menghidupkan dan mendukunh keberadaan Pantai Glagah. Tanpa mereka, kawasan Pantai Glagah tidak semeriah saat ini.
"Mereka secara mandiri melakukan ekonomi kerakyatan dengan modal sendiri, bersusah payah sendiri. Mereka baru menikmati dampak Pantai Glagah, tiba-tiba harus dipindah, dan tempat baru tidak layak, tentu mereka tidak nyaman," katanya.
Untuk itu, ia meminta Dispar melakukan komunikasi denga pedagang dan pelaku wisata Pantai Glagah supaya bangunan tempat relokasi tidak mangkrak.
"Bagaimana mereka mau menempati lokasi relokasi, kalau tempat parkirnya tergenang air seperti ini," katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori menyayangkan lokasi bangunan relokasi pedagang Pantai Glagah tidak melibatkan pedagang. Sehingga roh demokrasi dan Pancasilanya hilang.
"Pedagang itu yang mau menempati, sehingga tidak diajak bicara tentu akan menjadi persoalan baru," katanya.
Ia mengatakan hari ini, Komisi IV melakukan peninjauan lokasi relokasi pedagang Pantai Glagah yang akan segera direlokasi karena akan dilakukan pengembangan dan petanaan Pantai Glagah baru.
"Komisi IV intensif menjalin komunukasi dengan mereka. Hasil peninjauan lapangan, tempat relokasi kurang representatif sebagai tempat usaha," kata Istana di sela-sela pemantuan di lokasi relokasi pedagang Pantai Glagah.
Menurut dia, lokasi bangunan relokasi pedagang Pantai Glagah tidak memperhitungkan kondisi alam dan kondisi lingkungan, sehingga menjadi tidak menarik dan bagi pedagang sangat memberatkan, sehingga harus dicarikan solusinya.
Saat berdiskusi dengan pedagang, bahwa mereka tidak pernah diajak bicara oleh Dinas Pariwisata tentang bagaimana konsep penataan atau bagaimana memanfaatkan ruang agar lebih efektif dan mendukung wisatawan lebih nyaman.
"Ini sama sekali kurang komunikasi antara pedagang dan pelaku wisata, dengan Dinas Pariwisata," katanya.
Istana mengatakan sebuah kebijakan harus ada komunikasi yang menyeluruh, yang terpadu dengan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya. Pedagang menjadi bagian penting untuk diajak bicara, kalau pedagang ditinggalkan dan tiba-tiba diberikan tawaran seperti ini tanpa komunikasi yang intensif, maka akan menimbulkan permasalah baru.
"Kami ke Glagah ini dalam rangka mengoptimalkan objek wisata Pantai Glagah yang terkenal sejak dulu menjadi sebuah kawasan yang memberi warga Kulon Progo. Untuk itu perlu adanya pembenahan-pembenahan secara menyeluruh," katanya.
Ia mengatakan rencana pembenahan-pembenahan perlu adanya komunikasi antara orang-orang yang terlibat didalamnya, termasuk pedagang. Merekalah yang menghidupkan dan mendukunh keberadaan Pantai Glagah. Tanpa mereka, kawasan Pantai Glagah tidak semeriah saat ini.
"Mereka secara mandiri melakukan ekonomi kerakyatan dengan modal sendiri, bersusah payah sendiri. Mereka baru menikmati dampak Pantai Glagah, tiba-tiba harus dipindah, dan tempat baru tidak layak, tentu mereka tidak nyaman," katanya.
Untuk itu, ia meminta Dispar melakukan komunikasi denga pedagang dan pelaku wisata Pantai Glagah supaya bangunan tempat relokasi tidak mangkrak.
"Bagaimana mereka mau menempati lokasi relokasi, kalau tempat parkirnya tergenang air seperti ini," katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori menyayangkan lokasi bangunan relokasi pedagang Pantai Glagah tidak melibatkan pedagang. Sehingga roh demokrasi dan Pancasilanya hilang.
"Pedagang itu yang mau menempati, sehingga tidak diajak bicara tentu akan menjadi persoalan baru," katanya.
Hadir dalam monitoring Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati, dan seluruh anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo.
