DPRD Boven Digoel studi banding pengelolaan BUMD di Kulon Progo

Rabu (28/2), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati, menerima tamu dari DPRD Kabupaten Boven Digoel yang tengah melaksanakan rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam acara tersebut, Pimpinan rombongan DPRD Boven Digoel yang diwakili Wakil Ketua I, Rondong Sabbara, SE, memaparkan gambaran tentang Kabupaten Boven Digoel yang lebih dikenal sebagai tempat pengasingan orang-orang yang dianggap berbahaya pada masa penjajahan Kolonial Belanda. Salah satunya Bung Hatta, yang diasingkan pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1935. Secara geografis Kabupaten Boven Digoel berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Pegunungan Bintang di sebelah utara, Merauke di sebelah Barat, Mappi di sebelah selatan dan menjadi wilayah kabupaten paling timur yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. “Pada kesempatan ini kami ingin belajar banyak tentang pengelolaan BUMD, karena kami barusan menetapkan Perda tentang Penyertaan Modal kepada BUMD” kata Rondong Sabbara dalam sambutannya. Lebih jauh mengenai BUMD di Kabupaten Digoel, Rondong mengatakan saat ini masih dalam proses pendirian BUMD dan seleksi calon direksi.

Menanggapi, Akhid Nuryati memberikan sedikit gambaran bahwa Kulon Proggo memiliki 4 BUMD, yakni PT. Selo Adikarto bergerak di bidang Asphlat Mixing Plant, PD. BPR. Bank Pasar di bidang perbankan, PDAM Tirta Binangun di penyediaan air bersih dan Perumda Aneka Usaha di bidang SPBU dan perbengkelan. Penyertaan modal Pemda Kulon Progo kepada BUMD sebesar 9 milyar untuk jangka waktu 3 tahun. Dalam fungsi pengawasannya, DPRD selalu berkoordinasi dengan dengan BUMD melalui komisi yang membidangi, karena selain berorientasi profit, BUMD juga berorientasi kepada fungsi sosial dalam bentuk CSR dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Bagian Perekonomian, Drs. Nur Wahyudi, menjelaskan bahwa BUMD di Kulon Progo pada saat awal-awal pendirian dihadapkan pada banyak kendala dan permasalahan, sehingga tidak bisa berkontribusi kepada Pemda. Akan tetapi dengan penyertaan modal dan restrukturisasi di BUMD, diantaranya pemilihan direksi dengan seleksi terbuka, pelan tapi pasti mulai tahun 2010 bisa memperoleh laba. Pada tahun 2017 laba yang disetor mencapai hampir 2,4 M. “Pemda tidak memberikan target yang tinggi, karena beberapa BUMD lebih memprioritaskan pada pelayanan masyarakat. PDAM Tirta Binangun yang melayani penyediaan air bersih misalnya, berdasarkan peraturan yang berlaku apabila belum mencapai 80% pelayanan di perkotaan dan 60% di pedesaan, belum dituntut untuk memperoleh laba”, imbuh Nur Wahyudi.   

Dari hasil studi banding tersebut, Rondong Sabbara, mengatakan banyak masukan dari Kulon Progo yang mengerucut pada kesimpulan bahwa seharusnya bidang usaha yang dikelola BUMD adalah yang tidak dijalankan oleh masyarakat umum. “Saya rasa SPBU mungkin bisa jadi pilihan usaha BUMD, seperti yang sudah diterapkan di Kulon Progo, karena memang belum ada di tempat kami, dan saat ini beberapa perusahaan tengah dibangun di Boven Digoel yang membutuhkan BBM secara rutin. Selanjutnya nanti kami akan berkoordinasi dengan Bupati untuk membahas analisa usaha dan kelayakannya” pungkas Rondong Sabbara.