Warga Minta Relokasi Gratis

Warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulonprogo berharap Pemkab memberikan fasilitas relokasi secara gratis. Mereka memperhitungkan, ganti rugi lahan dan bangunan yang akan mereka terima tidak cukup untuk membeli lahan di tempat relokasi yang disediakan.

Harapan tersbut disampaikan salah satu warga terdampak Heru Sudi Irianta saat beraudiensi dengan DPRD, Jumat (19/2) I gedung Dewan. Audiensi dipimpin Ketua DPRd Akhid Nuryati dan dihadiri segenap pimpinan komisi dan fraksi.  Sedangkan dari warga terdampak hadir 17 orang yang berasal dari Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Kebonrejo dan Jangkaran.

Saat ini, tambah Heru, banyak warga terdampak yang pemilikan tanahnya di bawah 200 meter, atau bahkan di bawah 100 meter persegi. Dengan luasan itu mereka memastikan ganti rugi yang akan diterima relatif kecil.

“Kalau ganti rugi hanya sedikit dan masih harus membeli lahan untuk relokasi kami merasa keberatan. Oleh karenanya kami mohon DPRD memperjuangkan agar Pemkan dan PT Angkasa Pura bisa menyediakan relokasi secara gratis kepada warga,” pinta Heru.

Menurut warga Palihan tersebut, beberapa waktu lalu pihaknya pernah menyampaikan keinginan itu kepada Sekretaris Daerah Kulonprogo. Namun, kata dia, Sekda menyatakan bahwa pemberian tempat relokasi secara gratis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga Pemkab tidak mungkin untuk mengabulkan keinginan warga.     

“Kalau memang melanggar Undang-Undang, kami mohon agar DPRD mencari celah yang memungkinkan keinginan kami terkabul. Mungkin dengan membuat produk hukum tertentu yang bisa memberi ruang untuk memberikan tempat relokasi secara cuma-cuma kepada warga,” harapnya.

Selain relokasi gratis, Heru juga berharap agar Pemkab dan PT AP I memberikan jaminan yang jelas dalam penyediaan lapangan kerja bagi warga yang telah merelakan tanahnya untuk pembangunan bandara. Selama ini, kata dia, pemerintah menyatakan akan memberikan lapangan kerja namun belum ada bentuk konkret dari janji tersebut. “Kami minta ada MoU antara Pemkab dan PT AP I agar jaminan itu konkret dan jelas,” tandasnya.

Selain itu, ujar Heru, warga juga minta kejelasan tentang kompensasi bagi penggarap lahan Pakualaman Ground. Karena pada pengumuman yang dikeluarkan BPN tidak ada nama penggarap yang akan memperoleh kompensasi. Yang ada hanya nama pemilik, yakni Pakualaman, katanya.   

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDI-P Aji Pangaribawa ST menyatakan, akan menindaklanjuti untuk berkoordinasi dengan Pemkab tentang bagaimana konsep relokasi dan penyediaan lapangan kerja bagi warga terdampak.

“Konsep itu harus jelas dan yang penting memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Aji. 

Sedangkan Sekretaris Fraksi PAN Priyo Santoso SH minta agar DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas permasalahan yang muncul ddalam proses pembangunan bandara. Hasil kajian Pansus, kata dia, nantinya akan menjadi rekomendasi DPRD agar ditindaklanjuti oleh eksekutif untuk menentukan kebijakan terbaik bagi masyarakat.