RAKER KOMISI II DENGAN DINAS KEPENAK Kejelasan Kapal Berbobot di Atas 30 GT

Dengan akan dioperasionalkan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo, Komisi II DPRD meminta penjelasan terkait kapal berbobot  30 GT yang dihibahkan ke Pemkab Kulonprogo dan dititipkan di Kabupaten Pacitan. Dari hasil Kunker  ke Pacitan Komisi II DPRD mendapat informasi bahwa kapal sudah tidak beroperasi selama satu tahun dan keberadaannya sekarang dibawa ke Pelabuhan Ratu.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Muhtarom Asrori SH dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan  Kabupaten Kulonprogo di Ruang Rapat Gedung DPRD, Kamis (16/4). Raker dihadiri oleh segenap  Anggota Komisi II Arismawan, Suharmanto SPd MM, Yuliyantoro SE, Priyo Santoso SH, Ir Purwantini dan Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap pada Dinas Kepenak  Ir Prabowo Sugondo serta Kepala UPTD PPI Ir Tata Subrata.

Dijelaskan oleh Prabowo Sugondo, untuk kapal yang dihibahkan di Pemkab Kulonprogo yang berbobot diatas 30 Gross Ton (GT), di tahun 2007 Kapal Akselerasi yang dihibahkan dari Pemerintah Pusat kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Ngudi Rejeki, Karangwuni di Kerja Sama Operasionalkan (KSO)  dengan nelayan  Pacitan.

Di tahun 2011 kapal  Inkamina  166 dihibahkan dari Pemerintah Pusat ke KUBE Bogowonto Jangkaran yang diketuai oleh Pak Bambang. Kapal di KSO kan dengan nelayan Cilacap.

Di tahun 2012 kapal Inkamina 530 dihibahkan dari Pemerintah Pusat ke KUBE Bugel Peni. Kapal baru mau di KSO kan dengan nelayan Sadeng Kabupaten Gunung Kidul. Selama tahun 2012- 2014 kapal dipergunakan untuk pelatihan nelayan Kulonprogo di Sadeng.

Di tahun 2013 kapal Inkamina  467 dengan bobot kurang lebih 40 GT dihibahkan dari Pemerintah Pusat ke KUBE Arung Samodra Sindutan Temon. Kapal di KSO kan dengan nelayan Sadeng. Pada saat pertama kali melaut dapat menghasilkan 8,4 Ton. Untuk melaut yang kedua kali dapat menghasilkan 11 Ton.

Ditambahkan oleh Sugondo, permasalahan yang selama ini dihadapi oleh nelayan Kulonprogo adalah SDM nelayan kita merupakan nelayan transisi yang dulunya petani sekarang menjadi nelayan, sehingga belum terbiasa melaut dengan demikian harus mengubah kebiasaan yang dulunya bertani jadi melaut, lebih- lebih kapal dengan bobot di atas 30 GT  yang umumnya harus melaut selama 5 hari baru pulang ke daratan.

Kendala dalam pengoperasionalkan kapal Inkamina di atas 30 GT dikarenakan tempat tambat/ berlabuhnya kapal tidak di Kulonprogo dan nelayan yang bisa mendampingi hanya sedikit. Untuk Inkamina 647 setiap melaut yang mendampingi minimal 3 orang.

“Orientasi Pemkab saat ini adalah melatih masyarakat nelayan siap untuk mengoperasionalkan kapal berbobot diatas 30 GT,” jelas Sugondo.

Dengan adanya kapal Inkamina yang dihibahkan Pemerintah ke nelayan Kulonprogo, Pemkab mendapat pemasukan PAD dari sisi pungutan retribusi, tambah Sugondo.

Untuk kesiapan pelabuhan Tanjung Adikarto meliputi kolam pelabuhan, alur pelayaran dan breakwater serta bangunan penunjang seperti bangunan di sekeliling pelabuhan, dibangun secara sharing APBN,APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten. Pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan baru mencapai 90% . Dan apabila pelabuhan ini jadi dan berkembang, di Pemkab Kulonprogo harus ada perubahan di SKPD karena di Dinas Perhubungan belum ada yang membidangi Perhubungan Laut, papar Sugondo.

 

Komisi II DPRD berharap kapal yang masih berada di luar Kulonprogo agar segera ditindaklanjuti. Dan pembinaan pelatihan kepada nelayan Kulonprogo ditingkatkan sehingga bilaman pelabuhan dioperasionalkan kapal- kapal tersebut dapat kembali ke Kulonprogo.