Dewan Apresiasi Kinerja Bupati

DPRD Kabupaten Kulonprogo memberikan apresiasi positif terhadap kinerja bupati dan jajaran pemkab. Pada tahun 2014 bupati dinilai telah melakukan langkah-langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Antara lain, di sektor peningkatan infrastruktur, pengembangan investasi daerah dan penurunan angka kemiskinan.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Tim Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kulon Progo Tahun 2014 dalam rapat paripurna (Rapur) DPRD yang digelarSenin (6/4) di gedung dewan. Rapur yang dipimpin Ketua DPRD Akhid Nuryati itu dihadiri Wabup Drs H Sutedjo, Sekda Ir RM Astungkoro MHum serta segenap Kepala SKPD di lingkungan pemkab.

Selain di tiga sektor tersebut, ujar Ketua Tim Pembahas LKPJ Aji Pangaribawa ST, beberapa program yang dilaksanakan bupati berhasil dengan baik. Seperti peningkatan program gotong royong dan padat karya untuk mempercepat pembangunan desa, serta peningkatan tata kota dan implementasi bela-beli Kulonprogo.  “Keberhasilan di sektor-sektor tersebut secara riil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandas Aji.

Namun demikian, untuk pelaksanaan beberapa program Tim Pembahas LKPJ memberikan beberapa catatan. Antara lain, perlunya aturan yang mengikat bagi penmabnag pasir untuk menimbang muatan di lokasi penambangan. Hal itu bertujuan untuk mengendalikan batas muatan serta sebagai dasar penentuan pajak yang harus dibayar oleh penambang.

Selain untuk penambangan pasir, dewan juga berharap agar pemkab melakukan penambangan batu andesit di Kokap dan beberapa wilayah lain di Kulonprogo. “Maraknya usaha pertambangan golongan C di wilayah Kabupaten Kulon Progo, tidak signifikan dengan kenaikan pajak dan retribusi diterima pemkab. Disamping itu juga tidak berbanding lurus dengan tingkat kerusakan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut. Oleh karena itu mohon ditertibkan baik perijinan maupun pengawasannya,” tegas Aji.

Di bagian lain, Aji juga menyoroti pengembangan sektor koperasi dan UMKM yang dinilai belum mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Data base kelompok usaha kecil, kata dia, selama ini terlalu normatif kualitatif. Pendataan peta potensi belum terlaporkan, sehingga selama ini kebijakan yang ditempuh masih bersifat parsial. Program UMKM perlu pendampingan sehingga persoalan pengembangan usaha akan dapat teratasi.

“Sedangkan data koperasi yang tercatat belum menunjukkan perkembangan kemajuan. Mayoritas koperasi hanya bergerak di sector simpan pinjam sehingga bidang serba usaha masih minim. Kedepan perlu didorong menjadi koperasi serba usaha sebagai wadah usaha-usaha kecil,” imbuh Aji.