Kismo Muncul minta Tanah Sawah Hilang dapat Disertifikasi

Masyarakat petani pemilik sawah di Desa Banaran Kecamatan Galur yang tergabung dalam Paguyuban Kismo Muncul  meminta tanah sawah hilang  yang sekarang kembali muncul agar dapat disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terjadinya  tanah sawah yang hilang dikarenakan oleh erosi / abrasi aliran sungai Progo  setelah terjadinya erupsi gunung Merapi tahun 2006 dan 2010.  Setelah sekian tahun, tanah tersebut akhirnya kembali muncul. Sehingga menjadikan warga pemilik tanah sawah hilang  merasa mempunyai hak milik atas tanah sawah tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Paguyuban Kismo Muncul H Sukendro saat audensi dengan anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo di Ruang Rapat DPRD, Jumat (30/1) siang. Audensi dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H Ponimin Budihartono SE dihadiri oleh  Anggota Komisi I, III dan Badan Legislasi DPRD Kulonprogo, serta dinas terkait DPU dan BPN.

Sukendro menuturkan, dulu - dulunya tanah persawahan yang ada di 3 bulak,yaitu Bulak Wetan Deso, Bulak Wetan Panggang dan Bulak  Wetan Kompo sudah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) ataupun letter C yang ada di desa.

Dengan adanya erosi/ abrasi aliran sungai Progo menyebabkan tanah persawahan tersebut tergerus dan hilang menjadi aliran sungai. Seiring perjalanan waktu, tanah persawahan yang hilang itu kini telah kembali muncul seperti daratan yang luasnya kurang lebih 100 . Warga kesulitan dalam hal pemetaan, dikarenakan batas antar bidang  sudah hilang. “Dengan demikian, warga meminta supaya tanah tersebut dapat disertifikasi seperti dulu, “ kata Sukendro.

“Mohon hak-hak kami sebagai pemilik tanah ini dipikirkan, karena sertifikat dan letter C  itu ada. Bahkan saat masih menjadi sungai kami masih sempat membayar pajak, sebelum akhirnya dihapuskan,” jelasnya.                                                                                                                                                                                                        Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Paguyuban Kismo Muncul Bambang Narmodo  juga mengatakan warga sangat mendukung dengan adanya program JJLS yang menghubungkan Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Bantul yang sedianya akan melalui sebagian kawasan tanah sawah yang kembali muncul ini. Bahkan warga  bersama dengan UGM telah melakukan penanaman mangrove untuk mengantisipasi ancaman abrasi. “Kami siap mendukung JJLS apalagi di lokasi itu sudah ada patoknya,” jelasnya.

Kepala BPN, M Fadhil mengatakan sesuai Undang-undang Pokok Agraria pasai 27 b bahwa salah satu hapusnya hak milik atas tanah adalah tanahnya musnah dan kalau musnah makanya menjadi milik Negara.  Tanah yang sempat musnah dan muncul lagi menjadi tanah Negara.  Untuk tanah yang musnah sebagian masih bisa dimiliki kalau memang masih ada letter C nya, yang berarti kepemilikannya adalah hak milik adat dengan dasar letter C desa.

Namun demikian tanah ini bisa dimiliki warga dengan mengajukan hak penguasaan atas tanah yang ada. Dengan dasar permohonan itu, nanti akan bisa diproses di BPN sampai dengan munculnya sertifikat.

“Tanah seperti itu memang menjadi tanah Negara, tetapi bisa dikonversikan menjadi hak milik,” jelas M Fadhil.


Ponimin Budi Hartono mengatakan permasalahan ini sebenarnya sudah selesai dengan dijawab langsung oleh BPN. Untuk itulah dia berharap eksekutif bisa menindaklanjuti solusi dari penyelesaikan yag ada. Sehingga warga ini tidak resah dan ada kejelasan atas hak-hak atas tanah yang dulu menjadi milik mereka.

“Pada pertemuan ini semuanya sudah ketemu, tinggal disinkronkan untuk penyelesaian saja,” ujarnya.
Sementara itu Priyo Santoso SH  berharap, eksekutif tidak hanya menangani permasalahan di Kismo Muncul saja. Namun masih banyak daerah lain di Kulonprogo yang memiliki permasalahan yang sama. Ini tidak lepas dari arah aliran sungai secara alamiah yang mudah  bergeser.