Penamaan Jalan Desa Dinilai Kurang Valid

Komisi III DPRD menilai, penamaan ruas jalan desa di wilayah Kulonprogo kurang valid. Penamaan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 285 tahun 2015 tentang Jalan Kabupaten dan Jalan Desa tersebut ditengarai masih ada beberapa ruas yang kurang jelas keberadaannya. Kekurangvalidan itu dikhawatirkan akan menimbulkan overlapping dalam penganggaran.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja (Raker) Komisi III dengan Bappeda dan DPU, (26/1) di gedung Dewan setempat. Raker dipimpin ketua Komisi III Hamam Cahyadi ST dan diikuiti segenap anggota. Dari eksekutif hadir kepala Bappeda Ir Agus Langgeng Basuki ST, Kabid Sarana dan Prasarana Taufik Prihadi ST MT, Kabid Bina Marga DPU Ir Gusdi hartono MT dan Kabid Cipta Karya Zahrom Asurawan ST MT.

Menurut anggota Komisi III Muh Ajrudin Akbar S Sos I, dalam SK Bupati tersebut terdapat beberapa penyebutan nama ruas jalan yang kurang tepat dan jelas. Dia contohkan ruas jalan yang ada di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah. Di SK Bupati tertulis ruas jalan Botokan-Kutan. Di bagian lain ada ruans jalan dengan nama Kutan-Botokan.

“Penyebutan ini membingungkan. Ini untuk menyebut satu atau dua ruas jalan? Kalau ternyata hanya satu ruas, nanti bisa menimbulkan penganggaran ganda. Namun kalau dua jalan penyebutannya akan membingungkan masyarakat,” tandas Ajrudin.

Oleh karenanya, politisi asal Desa Ngentakrejo, Lendah tersebut minta agar SK Bupati sebisa mungkin direvisi. Sebaiknya, kata dia, identifikasi jalan desa melibatkan pemerintah desa atau masyarakat setempat yang tahu persis nama dan kondisi jalan. Sehingga penamaannya bisa lebih valid dan jelas, imbuh Ajrudin.

Hal senada dituturkan anggota Komisi III asal Desa Gulurejom, Lendah Mujiman. Di Gulurejo, kata dia, ada penyebutan ruas jalan yang kurang jelas. “Di SK Bupati disebutkan ada ruas jalan Sumurmuling 2, namun tidak ada Sumurmuling 1. Seharusnya, kalau ada yang ke-2 tentu ada yang ke-1. Ini aneh dan membingungkan,” ujar Mujiman.

Menanggapi hal tersebut Langgeng mengakui bahwa data tentang jalan desa memang masih perlu validasi. Idealnya, kata dia, pendataan jalan desa menggunaan penentuan titik koordinat. Sehingga pemetaannya bisa lebih jelas dan akurat.

Namun, lanjutnya, karena pemetaan dengan system itu memerlukan biaya yang cukup besar Pemkab belum bisa melaksanakannya. “Ke depan kami akan menggunakan sastem itu agar database semua jalan di wilayah Kulonprogo bisa valid dan tidak menimbulkan kebingungan masyarakat,” janjinya.

 

Sedangkan Gusdi menyatakan, SK Bupati tersebut akan segera disosialisasikan kepada pemerintah desa. Kalau ada penamaan yang kurang valid dan jelas bisa segera direvisi. “Kalau untuk jalan kabupaten kami yakin sudah valid. Kalau untuk jalan desa mungkin memang masih banyak yang belum pas. Karena jumlah ruasnya sangat banyak,” ujar Gusdi.