Dana Minim, Pengelola PAUD Bingung

Sebanyak 14 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih mengalami kekurangan dana operasional. Dana yang diperoleh dari iuran orang tua anak rata-rata sebesar Rp 300 ribu per bulan tidak cukup untuk membiayai keperluan anak didik. Setiap bulan pengelola harus kelabakan mencari dana tambahan dari masyarakat.

Hal itu dikeluhkan Dukuh Paingan, Sendangsari Maryadi kepada anggota DPRD yang melaksanakan jaring aspirasi, Jumat (22/1) malam di pedukuan tersebut. Jaring aspirasi dilakukan dalam rangka kegiatan reses anggota DPRD. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Akhid Nuryati, anggota dari FPKB H Sihabudin, Suharto, Ir Purwantini dan Nur Eni Rahayu SE serta Kabid Pemerintahan Desa pada BPMPDPKB Sugimo SIP dan Kades Sendangsari R Sumbogo AMd.

Kebutuhan operasional PAUD, tambah Maryadi, cukup besar. Antara lain untuk mebeli alat peraga edukatif (APE), pemberian makanan tambahan (PMT) dan honor guru. Pemasukan rutin hanya dari iuran orang tua anak. Itu pun jumlahnya sangat terbatas. Rata-rata Rp 10 ribu per bulan. “Kalau iuran dinaikkan, kami khawatir nanti mereka malah tidak mau menyekolahkan anaknya di PAUD,” katanya.

Dengan adanya pemindahan dana pemberdayaan masyarakat dari Pemkab ke Pemdes, Maryadi khawatir bila nantinya bantuan untuk PAUD akan berkurang. Selama ini, kata dia, bantuan dari Pemkab diberikan untuk insentif guru sebesar Rp 100 ribu per orang setiap bulan. Kalau bantuan berkurang, pengelola akan semakin kerepotan.

“Kami mohon agar DPRD mencari jalan keluar untuk pengelolaan PAUD. Kalau bisa Pemkab mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan PAUD,” pintanya.

Menanggapi hal tersebut Akhid menyatakan, karena merupakan dana pemberdayaan masyarakat dana untuk kegiatan PAUD termasuk yang diserahkan untuk dikelola Pemdes. Pemdes, kata dia, wajib untuk menganggarkan kegiatan PAUD. Besarnya anggaran tergantung hasil kesepakatan Kades dan BPD, tuturnya.

Untuk menambah dana PAUD, papar Akhid, pengelola bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat. Misalnya dengan mencari donatur tetap atau minta sumbangan saat ada diperlukan. “Kalau di tempat saya, warga sepakat setiap KK menyumbang Rp 500,- per minggu. Kalau di Paingan bisa dilakukan kesepakatan seperti itu nanti pengelolaaan PAUD akan terbantu. Yang penting ada kesepakatan dari masyarakat, karena keberadaan PAUD merupakan kebutuihan masyarakat,” tandas Akhid.