Lahan di Daerah ‘Petit’ Sulit Peroleh Air

Lahan pertanian yang berada di bagian hilir saluran irigasi (petit) sering kesulitan untuk memperoleh air. Terutama di awal Musim Tanam (MT) I, setelah berakhirnya panen palawija. Untuk memulai penggarapan lahan petani harus menunggu dalam waktu cukup lama. Setidaknya diperlukan waktu satu bulan dari waktu yang dijadwalkan petani baru bisa menebar benih.

Demikian dikatakan warga Pedukuhan Samiranan, Desa Nomporejo, Kecamatan Galur Rohadi saat mengikuti penjaringan aspirasi oleh anggota DPRD Kulonprogo Priyo Santoso SH, Kamis (21/1) malam di rumah makan Gerbang Trisik. Penjaringan aspirasi dihadiri sekitar 50 tokoh masyarakat Kecamatan Galur.

Keterlambatan waktu tanam, tambah Rohadi, menimbulkan beberapa resiko bagi petani. Antara lain berupa serangan hama dan rendahnya harga jual gabah. Dengan adanya serangan hama, kata dia, biaya pengelolaan tanaman menjadi lebih mahal. Dan saat panen, harga gabah lebih rendah dibanding yang panen lebih awal. Sehingga keuntungan petani relatif kecil, uja ketua Kelompok Tani (Klomtan) ‘Bina Tani’ tersebut.

Dikatakannya, sulitnya mendapatkan air irigasi di daerah petit selain disebabkan jauhnya jarak dari pintu air, juga diakibatkan oleh buruknya kondisi saluran. Di wilayah Galur, tutur dia, banyak saluran irigasi yang belum permanen. Sehingga di beberapa tempat terjadi kerusakan dan kebocoran yang menyebabkan air sulit untuk mencapai daerah petit.

Oleh karenanya, Rohadi minta anggota DPRD untuk memperjuangkan agar Pemkab membangun saluran-saluran permanen untuk mengurangi kewbocoran air irigasi, sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan air di daerah petit.

“Saya kira kalau pembangunan jalan sudah cukup bagus. Sebagian besar sudah diaspal atau corblok. Tetapi untuk pembangunan saluran irigasi masih sangat terbatas. Banyak saluran yang belum dibangun secara permanen dan kondisinya sangat buruk. Mohon anggaran untuk pembangunan jalan nanti  dialihkan saja untuk membangun saluran irigasi,” tandas Rohadi.

Menanggapi hal tersebut, Priyo minta agar klomtan dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) menginventarisir saluran-saluran yang perlu dibangun. Dia akan mengusulkan aspirasi warga kepada Pemkab agar pembangunan saluran irigasi menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.

Menurut Priyo, Pemkab perlu memetakan kewenangan pengelolaan saluran irigasi secara jelas. Yang mana yang merupakan kewenangan Pemerintah DIY, Pemkab dan P3A. “Yang menjadi kewengan Pemkab agar diprioritaskan untuk dibangun. Terutama guna mendukung agar petani di daerah petit lebih mudah untuk mendapatkan air irigasi,” tegas politisi PAN tersebut.