Rapat Paripurna DPRD Kab. Kulon Progo Penyampaian Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2023

Pengasih, DPRD Kabupaten Kulon Progo menyampaikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2023. Dalam Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Akhid Nuryati, S.E., serta dihadiri oleh Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti, ST, MT., Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, dan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kulon Progo. Rapat Peripurna tersebut digelar Ruang Rapat Kresna (Paripurna DPRD Kabupaten Kulon Progo) pada Senin (29/04/24)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan kewajiban Kepala Daerah. Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut juga sebagai bentuk checks and balances, membagi kewenangan secara berimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam LKPJ disampaikan kinerja Bupati selama satu tahun anggaran sesuai dengan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2023, sebagai Tema pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 adalah “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas SDM yang Berkarakter dan Berbudaya”.

Terdapat beberapa rekomendasi dari DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap LKPJ Bupati, sebagai berikut:

  1. Terus mempertahankan kinerja Pembangunan dengan mempercepat pada penurunan angka kemiskinan karena secara relative masih tertinggal dari kabupaten/kota lain di DIY
  2. Target pertumbuhan ekonomi perlu adanya evaluasi dan peningkatan kinerja scr signifikan Krn target pertumbuhan ekonomi pada th 2023 hanya 4,7%sampai 5,6%, dibandingkan dgn target angka kemiskinan sangat jauh yaitu 16,92%, Seharusnya gap/selisih target pertumbuhan ekonomi dengan target angka kemiskinan tidak terlalu besar.
  3. Terus mempertahankan kinerja pembangunan dengan meningkatkan pada aspek lama sekolah dan harapan sekolah guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
  4. Terus mempertahankan kinerja pembangunan dengan meningkatkan pada aspek Pembangunan infrastruktur sehingga Masyarakat secara luas dan merata mendapat manfaat layanan infrastruktur yang memadahi.
  5. Target indeks Pembangunan Infrastruktur agar dinaikkan.
  6. WTP adalah capaian indikatif yg tidak berbanding lurus dengan fakta kepuasan publik. Untuk itu Pemerintah Daerah harus terus mempertahankan kinerja pembangunan dengan meningkatkan pada aspek layanan publik sehingga Tingkat kepuasan Masyarakat terus meningkat
  7. Perlu upaya ekstra melakukan penagihan atas tunggakan pajak MBLB dengan meningkatkan  bekerjasama dengan APH, membuat aturan hukumnya dan pengadaan  SDM untuk bisa melakukan sita aset
  8. Pajak Bumi dan Bangunan, selama ini yang dihitung kebanyakan baru Pajak Bumi, Pajak Bangunan masih banyak yang belum dihitung agar dilakukan pendataan ulang baik kelas tanah, kondisi bangunan dan luasannya.
  9. Pemerintah agar mengoptimalkan target PAD sesuai dengan potensi yang optimal bukan incremental karena saat ini target masih minimalis.
  10.  Pemerintah Daerah segera menyelesaikan petapotensi dan  target PAD
  11.  Perlu mempertimbangkan lelang retribusi tempat khusus parkir
  12. Dalam penganggaran belanja pegawai perlu ada target yang realistis
  13. Pada pelaksanaan Belanja Modal Pemerintah harus melakukan  perbaikan manajemen lelang/pengadaan sehingga tepat waktu dan target dapat direalisasikan
  14.  meningkatkan pengawasan pelaksanaan belanja modal sehingga diharapkan kualitas dan mutu sesuai dengan spek yang diharapkan