Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar dan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pengasih, DPRD Kabupaten Kulon Progo menggelar Rapat Paripurna. Pj. Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti ST.MT. menyampaikan Nota Pengantar dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Jajaran Pimpinan OPD bertempat di Ruang Rapat Krisna DPRD Kabupaten Kulon Progo pada Rabu (24/04/24)

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.” kata Ni Made. 

Selain hal tersebut, laporan keuangan  juga digunakan untuk membandingkan antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, untuk menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari suatu entitas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023, Alhamdulillah untuk ke 11 (sebelas) kalinya Kabupaten Kulon Progo kembali memperoleh opini  “Wajar Tanpa Pengecualian”. “ ungkap Ni Made

Selanjutnya dilannjutkan Pandangan Umum Badan Anggaran Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pandangan Umum Badan Anggaran tersebut di sampaikan oleh Suryanto dari Fraksi PKS.


Kami DPRD menyampaikan apresiasi kepada Bupati karena Pemerintah Daerah telah 11 kali berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK. Pemerintah Daerah agar mempertahankan opini WTP tersebut. Terkait dengan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2023 ditemukan 3 catatan pada sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sejauh mana Pemerintah Daerah dalam menindaklanjutinya, Mohon Penjelasan !” Ungkap Suryanto