Studi banding dana desa, DPRD Cilacap kunjungi DPRD Kulon Progo

Selasa, 13 Maret 2018 02:40:47 - Oleh : Humas

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menkeu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditandatangi pada 18 Desember 2017, merupakan upaya dalam menyelaraskan kementerian dalam mengefektifkan pembangunan desa dan pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengikat dalam penggunaan dana desa membuat banyak Kepala Desa yang menurun etos kerjanya, karena kekhawatiran  akan berhadapan dengan masalah hukum dalam penggunaan dana desa, hanya dikarenakan perbedaan persepsi dalam memahami peraturan yang ada.

Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cilacap ke DPRD Kulon Progo, hari Senin (12/3/2018). Kunjungan Kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Ir. H. Adi Saroso, MM, diterima oleh Wakil Ketua I, H. Ponimin Budi Hartono, di ruang Sadewa. Selain Badan Anggaran, hadir pula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap. Menanggapi hal-hal teknis terkait Dana Desa, dari OPD Kulon Progo diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Muhadi, SH,M.Hum.

Ir. H. Adi Saroso, MM , menyampaikan bahwa maksud dan tujuan pelaksaan kunjungan kerja yang dilaksanakan, adalah dalam rangka menggali informasi dan berbagi pengalaman seputar dana transfer daerah, mekanisme penyaluran dana desa, SKB 4 menteri terkait penggunaan Dana Desa dan keterlibatan DPRD dalam pengawasan dana desa.

Menanggapi, Wakil Ketua I, H. Ponimin Budi Hartono dalam sambutannya menyampaikan bahwa permasalahan pengelolaa Dana Desa di berbagai wilayah, hampir semua sama. Kesiapan SDM dan belum adanya regulasi teknis, menyebabkan pengelolaan Dana Desa belum efektif dan maksimal. Kabupaten Kulon Progo diuntungkan dengan luas wilayah tidak seluas Kabupaten Cilacap, sehingga kompleksitasnya juga tidak sebanyak di Kabupaten Cilacap. Terkait pengawasan DPRD, Pemkab, Kejaksaan dan Polri dalam pengawasan dana desa, diwujudkan dengan saling koordinasi untuk melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis bagi perangkat-perangkat desa. DPRD juga senantiasa berkomunikasi dengan APIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui sejauh mana permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa.

Sementara, menanggapi pertanyaan seputar dana transfer daerah dan pengelolaan dana desa, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Muhadi, SH,M.Hum menjelaskan bahwa Dana Transfer Daerah di Kabupaten Kulon Progo, sebesar Rp. 157,8 milyar dengan rincian Dana Desa sebesar Rp. 77,7 milyar dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 80,1 M. Kendala yang dihadapi dalam pencairan dana desa, karena masih ada beberapa desa yang belum tertib dalam menyusun APBDes dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, sebagai sala satu syarat pencairan, sehingga desa yang bersangkutan belum bisa mencairkan dana desa. Upaya yang sudah dilakukan di Kabupaten Kulon Progo adalah mengefektifkan peran Camat untuk selalu membina dan mendampingi desa yang menjadi wilayah kewenangannya. “Permasalahan lain yang dihadapi dan mungkin juga dihadapi oleh daerah-daerah lain adalah pencairan tahap terakhir Dana Desa yang turun pada bulan September atau Oktober, sehingga desa tidak bisa efektif menggunakan dana desa akibat keterbatasan waktu yang ada” tambah Muhadi.

Terkait SKB 4 Menteri dalam pemanfaatan dana desa, Muhadi menjelaskan bahwa yang telah dilakukan Pemerintah Kulon Progo adalah berkoordinasi dengan desa melalui OPD terkait untuk melakukan penataan ulang perencanaan, mengurangi volume kegiatan untuk mengakomodir 30% upah kerja yang dibayarkan harian atau mingguan dan melakukan refocussing pada 3-5 titik kegiatan. “Selain itu untuk mendorong agar perangkat desa meningkat etos kerjanya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengambil kebijakan berupa stimulan dalam menaikkan penghasilan tetap perangkat desa dan untuk meningkatkan  potensi pendapatan asli desa, kami juga memberikan tunjangan kinerja dan THR” pungkas Muhadi dalam penjelasannya.

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak