KOMISI III SUPORT BPBD MILIKI ALAT BERAT

Rabu, 26 April 2017 13:32:24 - Oleh : humas

KOMISI III SUPORT BPBD MILIKI ALAT BERAT

KOMISI II DORONG BUKA JALUR IRIGASI BARU

PEGAWAI NON PNS SEKRETARIAT DPRD YANG DITERIMA

Bodronoyo Minta Revisi Perda Pengisian Perangkat Desa

Dewan Minta Pemkab Perbaiki Sitem Pertambangan

Tanah longsor seperti telah menjadi rutinitas di kawasan perbukitan Menoreh Kabupaten Kulon Progo. Untuk mengetahui kondisi dilapangan secara langsung, Komisi III DPRD Kulon Progo, Selasa (25/4) meninjau di dua titik tanah longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu di pedukuhan Trayu, Ngargosari, Samigaluh. Di titik pertama longsor menyebabkan pagar SD Negeri Trayu ambes dan rawan roboh, dikhawatirkan jika roboh akan menimpa bangunan ruang kelas di SD tersebut.
Di titik ke dua longsor menyebabkan jalan lingkar Trayu menuju Tulangan ambes sampai ke badan jalan, sehingga tidak dapat dilaui kendaraan roda empat. Bahkan untuk keandaraan roda duapun tidak bisa berpapasan. Kondisi tersebut tentu saja telah mengganggu aktifitas warga setempat, apalagi jika hujan turun dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan yang dapat memperparah kondisi jalan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo, Ir. Gusdi Hartono, M.T. menjelaskan bahwa untuk amblesnya pagar SD Trayu sudah ada alokasi anggaran dengan menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT). Namun karena minimnya BTT Kabupaten Kulon Progo maka tidak dapat untuk memperbaiki semua kerusakan yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
"Karena BTT kita cuma 2 milyar setahun maka tidak dapat semua kerusakan akibat longsor di Kulon Progo dapat diperbaiki, yang jelas kita menggunakan skala prioritas. Sementara untuk tanah longsor seperti di jalan Trayu menuju Tulangan hanya bisa melakukan tugas pada saat kejadian, karena sampai saat ini BPBD tidak memiliki alat berat maka kami tidak bisa berbuat banyak. " ungkap Gusdi.
Namun demikian Komisi III menilai kinerja BPBD sudah baik dan sesuai dengan tupoksinya, hanya saja kinerja tersebut menjadi terbatas karena anggaran, peralatan dan regulasi yang ada. Komisi III mensuport BPBD untuk segera memiliki alat berat sendiri agar lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya, demikian penilaian salah satu anggota Komisi III, Agung Raharjo, S.T.
"Kami di Komisi III menilai perlu adanya solusi kebijakan lokal, karena wilayah Kabupaten Kulon Progo berbeda dengan Kabupaten/ Kota di DIY, bisa dikata bencana longsor di DIY tiap tahunnya hanya ada di Kulon Progo, maka BPBD Kulon Progo seharusnya memiliki alat berat agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya." tutur Agung.

« Kembali | Kirim | Versi cetak