Hasil Evaluasi Gubernur, Kulonprogo Tambah Satu Dinas

Sabtu, 17 September 2016 09:12:07 - Oleh : Humas Setwan

Ponimin Budi Hartono SE

PEGAWAI NON PNS SEKRETARIAT DPRD YANG DITERIMA

Bodronoyo Minta Revisi Perda Pengisian Perangkat Desa

Dewan Minta Pemkab Perbaiki Sitem Pertambangan

Empat Politisi Sementara Menanggalkan Baju Partai

Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun Cari Referensi

Setelah dievaluasi Gubernur DIY, perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD), Pemkab Kulonprogo harus menambah satu dinas. Yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, yang dalam perda sebelum evaluasi gubernur urusannya masuk pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dengan demikian, dinas yang semula disepakati berjumlah 19 bertambah menjadi 20.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja DPRD Kulonprogo dengan pemkab, Kamis (15/9) di gedung dewan. Raker dipimpin Wakil Ketua DPRD Ponimin Budi Hartono SE, diikuti eks anggota pansus PSPD, Kabag Organisasi Setda Sarji serta beberapa staf.

Seperti diketahui, dalam perda yang telah ditetapkan akhir bulan lalu, Satuan Kerja Penrangkat Daerah (SOTK) Pemkab Kulonprogo terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD inspektorat daerah,  tiga badan, 19 dinas dan 12 kecamatan. “Dengan adanya evaluasi tersebut maka perlu dilakukan perubahan atas perda yang telah ditetapkan, sesuai dengan persetujuan gubernur,” kata Sarji.

Menurut Sarji, selain penambahan jumlah dinas dalam persetujuan gubernur juga ada beberapa perubahan berupa pergeseran bidang bagi beberapa dinas. Antara lain, kata dia, untuk bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang semula ditempatkan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Prempuan dan Perlindungan Anak digeser ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  

“Pergeseran ini dimaksudkan untuk mengelompokkan urusan sesuai dengan perumpunannya. Namun tidak menimbulkan dampak yang substansial dalam pembentukan SOTK,” terang Sarji.

Menanggapi hal tersebut, Ponimin dan eks anggota pansus menyatakan setuju atas beberapa perubahan materi perda untuk disesuaikan dengan persetujuan gubernur. Namun demikian, Ponimin berharap agar dalam penyusunan struktur SKPD, pemkab mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Yakni dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan SDM yang ada.

Selama ini, tambah Ponimin, dewan sering menerima keluhan dari pejabat eselon IV di beberapa SKPD. Mereka, lanjut dia, mengeluh tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal karena tidak mempunyai staf dan alokasi anggarannya terbatas. Padahal uraian tugasnya cukup banyak.

“Hal-hal seperti ini perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun SOTK. Pembentukan bidang dan seksi harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas PNS serta kemampuan anggaran. Tidak perlu memaksakan diri untuk menerapkan pola maksimal. Yang penting mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif,” tandas Ponimin.        

 

   

« Kembali | Kirim | Versi cetak