Dewan Minta OPD Baru Lebih Efisien dan Efektif

Senin, 5 September 2016 08:22:49 - Oleh : Humas Setwan

Ketua DPRD Akhid Nuryati menandatangani naskah persetujuan bersama penetapan perda OPD

PEGAWAI NON PNS SEKRETARIAT DPRD YANG DITERIMA

Bodronoyo Minta Revisi Perda Pengisian Perangkat Desa

Dewan Minta Pemkab Perbaiki Sitem Pertambangan

Empat Politisi Sementara Menanggalkan Baju Partai

Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun Cari Referensi

DPRD Kabupaten Kulonprogo minta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang akan dibentuk eksekutif bisa lebih efisien dan efektif. Langkah itu harus ditempuh melalui perampingan struktur serta penempatan SDM yang kompeten dan professional. Selain itu juga harus ada langkah-langkah konkret dalam peningkatan kualitas SDM di setiap bidang dan urusan.

Demikian dikatakan juru bicara panitia khusus (Pansus) pembahas raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) Edi Priyono SIP saat menyampaikan pendapat akhir Pnasus pada rapat paripurna (Rapur) persetujuan bersama DPRD dan bupati atas penetapan raperda tersebut menjadi perda. Rapur dipimpin ketua DPRD Akhid Nuryati SE, dihadiri Pj Bupati Ir Budi Antono MSi serta segenap kepala SKPD di lingkungan pemkab. Dalam kesempatan tersebut baik Pansus, tujuh fraksi yang ada dan bupati setuju atas penetapan reperda PSPD menjadi perda.

“Dalam rangka mewujudkan pembentukan OPD sesuai dengan prinsisp desain organisasi, maka harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas,” tambah Edi. 

Menurut politisi PDIP tersebut, semangat yang harus dibangun dan menjadi latar belakang dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah adalah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik dalam hal prizinan, pelayanan administrasi maupun kebutuhan publik lainnya.

Sementara ketua Fraksi Partai Gerindra Muridna dalam pendapat akhirnya menyatakan, pada tataran teknis hasil yang diharapkan dari penyusunan OPD baru  adalah untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, kata dia, mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi baik internal maupun eksternal pada organisasi pemerintah daerah serta menyempurnakan deferensiasi organisasi agar lebih tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penataan organisasi pemerintah daerah yang baik akan berujung pada struktur APBD yang efisien. Dalam hal ini belanja publik lebih besar dari belanja pegawai dengan perbandingan 60% dan 40%,” imbuh Muridna.

Sedangkan bupati dalam pendapat akhirnya menyatakan, pemda mengusulkan besaran perangkat daerah berbasis urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Bukan semata-mata jumlah sehingga selain mempertimbangkan semua urusan pemerintah daerah juga memperetimbangkan kemampuan pimpinan perangkat daerah, rentang kendali dan sinergi dengan kementerian teknis/lembaga pada pemerintah pusat.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Pansus dan eksekutif telah disetujui perangkat daerah Pemkab Kulonprogo terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan. Semula, Pemkab mengusulkan jumlah dinas daerah sebanyak 21 dinas. Namun kemudian disepakati berkurang menjadi 19 dinas, dengan menggabungkan dua dinas pada dinas yang lain.      

« Kembali | Kirim | Versi cetak