Dewan Minta Pelabuhan Tanjung Adikarta Dituntaskan

Rabu, 20 Juli 2016 07:29:24 - Oleh : Humas Setwan

Komisi II DPRD melakukan sidak di pelabuhan Tanjung Adikarta

KOMISI III SUPORT BPBD MILIKI ALAT BERAT

KOMISI II DORONG BUKA JALUR IRIGASI BARU

PEGAWAI NON PNS SEKRETARIAT DPRD YANG DITERIMA

Bodronoyo Minta Revisi Perda Pengisian Perangkat Desa

Dewan Minta Pemkab Perbaiki Sitem Pertambangan

DPRD Kulonprogo berharap agar pemerintah pusat segera menuntaskan pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta di Desa Karangwuni, Wates. Sebab, saat ini, pelabuhan tersebut belum bisa berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Kapal-kapal berukuran besar belum bisa masuk ke pelabuhan yang mulai dibangun sejak awal tahun 90-an itu.

Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya fungsi bangunan pemecah ombak (breakwater). Di sela-sela breakwater, ombak masih cukup besar.

“Kami berharap pemerintah pusat segera menuntaskan pembangunan pelabuhan ini. Yakni dengan memperpanjang breakwater agar bisa dilalui kapal untuk masuk ke pelabuhan. Sayang kalau pelabuhan ini tidak bisa segera berfungsi karena biaya yang dikeluarkan sudah cukup besar,” ujar anggota Komisi II DPRD Priyo Santoso SH saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tersebut, Selasa (19/7) bersama ketua DPRD Akhid Nuryati dan beberapa anggota Komisi II.

Selain itu, Priyo juga menyayangkan kondisi infrastruktur pendukung seperti TPI dan beberapa bangunan lain yang hingga saat ini belum difungsikan. Kalau dibiarkan, kata dia, bangunan tersebut akan rusak sia-sia.

Hal senada diungkapkan Akhid Nuryati. Menurut politisi PDIP ini, meski banyak kendala pelabuhan Tanjung Adikarta harus segera diselesaikan. Karena akan menjadi salah satu faktor penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kulonprogo.

 

“Dari aspek konstruksi memang berat, karena gelombang laut selatan cukup besar dan breakwater yang ada belum bisa menahan ombak secara optimal. Namun demikian saya percaya pemerintah bisa membangun dan mengoptimalkan fungsi breakwater seperti yang sudah direncanakan. Yang penting ada sinergi dari pemkab Kulonprogo, Pemda DIY dan pemerintah pusat,” imbuh Akhid.

« Kembali | Kirim | Versi cetak